Pemkab Banjar Optimistis Raih Tiga Besar Nasional Tata Kelola Kearsipan
BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) menggelar Rapat Koordinasi Pemberdayaan Kapasitas Kearsipan di Hotel Aeris, Banjarbaru, Selasa (23/6/2026) pagi.
Mengusung tema “Penguatan Kapasitas Unit Kearsipan dan Unit Pengolah dalam Mewujudkan Tata Kelola Arsip yang Akuntabel dan Berkelanjutan”, rakor dibuka oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Dian Marliana didampingi Kepala Dispersip Hj Kencana Wati.
Menggandeng narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), rakor diikuti perwakilan sekretariat dan bidang dari seluruh SKPD di Kabupaten Banjar.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Dian Marliana menyampaikan tata kelola kearsipan di Kabupaten Banjar dituntut untuk terus meningkat. Hal ini berkaitan langsung dengan penilaian indeks pengawasan kearsipan serta kepatuhan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Keberhasilan ini tentu saja tidak bertumpu pada Dispersip saja, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif unit kearsipan di tingkat dinas dan unit pengolah di setiap bidang atau seksi,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Dian, pengelolaan arsip di sejumlah perangkat daerah dinilai masih menghadapi tantangan, seperti penataan yang belum sepenuhnya tertib dan standar, serta pemanfaatan yang belum optimal untuk mendukung pelayanan publik.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Banjar menekankan beberapa hal, meliputi perubahan pola pikir, sinergi total, akselerasi aplikasi Srikandi, kepatuhan 4 instrumen pokok, perlindungan arsip vital dan penguatan SDM.
Ia berharap melalui rakor ini, dapat melahirkan komitmen bersama dan rencana aksi yang konkrit untuk membangun kearsipan Kabupaten Banjar yang lebih profesional dan teratur.
Sementara Kepala Dispersip Banjar Hj Kencana Wati mengatakan, rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas unit kearsipan dan unit pengolah di internal SKPD. Hal ini dinilai krusial, mengingat arsip merupakan bukti autentik dari administrasi dan kinerja pemerintahan.
Kencana mengungkapkan, berdasarkan evaluasi eksternal yang dilakukan ANRI sebelumnya, kinerja kearsipan Kabupaten Banjar menorehkan prestasi yang cukup memuaskan dengan berhasil menduduki posisi lima besar di tingkat nasional.
“Untuk hasil audit kearsipan tahun lalu, sampel yang diambil dari sepuluh SKPD di Kabupaten Banjar menunjukkan hasil yang positif, dengan rata-rata nilai “B” dan bahkan beberapa di antaranya berhasil meraih nilai “A”, jelasnya.
Melalui sinergi antara Lembaga Kearsipan Daerah, unit pengolah di masing-masing SKPD, serta pembinaan berkelanjutan dari ANRI, Pemkab Banjar optimis dapat meningkatkan target prestasi ke posisi tiga besar pada tahun ini.
Salah satu narasumber Andriea Salamun memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan rakor Peningkatan Kapasitas Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Menurutnya, langkah ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen daerah dalam pengelolaan tata kelola administrasi yang modern.
Andriea yang juga Arsiparis Ahli Muda ANRI menyebut, Kabupaten Banjar dinilai sukses menjadi salah satu pelopor dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, khususnya melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Berdasarkan data dashboard, transaksi kearsipan digital di Kabupaten Banjar menunjukkan perubahan yang sangat signifikan.
“Kabupaten Banjar menjadi salah satu pemerintah daerah yang pertama kali menggunakan aplikasi Srikandi. Hal itu terlihat dari tingginya transaksi kearsipan elektronik melalui aplikasi tersebut, sehingga menunjukkan komitmen Pemkab Banjar dalam pengelolaan arsip secara elektronik sudah sangat baik,” terangnya.
Selain akselerasi digital, ANRI juga menekankan pentingnya sinergi antara para pencipta arsip di setiap SKPD dengan Dispersip Kabupaten Banjar.
Melalui pengawasan kearsipan, Kabupaten Banjar diharapkan mampu mengulang kembali prestasi gemilang pada tahun 2022 lalu, yakni sebagai peringkat pertama dalam tata kelola kearsipan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
“Lebih dari sekadar dokumen administratif, arsip yang dikelola dengan baik diharapkan dapat berfungsi sebagai memori kolektif daerah yang bernilai informasi dan dapat diakses manfaatnya oleh masyarakat luas,” tutupnya.
Reporter : Rifky Zidane
Uploader : Suhendra
Editor : Ronny Lattar
Source:: INFOPUBLIK