Wabup Banjar Minta SKPD Percepat Pelaksanaan Program Pembangunan 2026

MARTAPURA – Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi meminta seluruh perangkat daerah segera mengidentifikasi berbagai kendala dan mempercepat pelaksanaan program agar target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai secara lebih efektif dan tepat waktu.

Hal tersebut disampaikan Habib Idrus saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Triwulan II Tahun Anggaran 2026 di Aula Baiman Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Martapura, Kamis (23/7/2026) pagi.

Menurutnya, rakor tidak hanya menjadi forum untuk mengevaluasi capaian pembangunan, tetapi juga menjadi sarana mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus menyusun langkah percepatan pelaksanaan program pada semester II.

“Melalui forum ini, kita tidak hanya melihat sejauh mana target telah dicapai, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah percepatan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif pada semester berikutnya,” ujar Habib Idrus.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring hingga semester I 2026, realisasi pembangunan Kabupaten Banjar menunjukkan tren positif. Realisasi keuangan mencapai Rp1,2 triliun atau 43,68 persen, sedangkan realisasi fisik sebesar 54,47 persen. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025, ketika realisasi keuangan berada di angka 38,04 persen dan realisasi fisik mencapai 48,36 persen.

Selain itu, Habib Idrus menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelaporan kinerja melalui aplikasi Sistem Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi (SIMONDALEV). Menurutnya, aplikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara berkelanjutan.

Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan setiap data yang diinput ke SIMONDALEV telah melalui proses validasi secara berjenjang, mulai dari pelaksana kegiatan, pejabat penanggung jawab, hingga pimpinan perangkat daerah.

“Data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu merupakan fondasi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap SIMONDALEV dimanfaatkan sebagai alat evaluasi internal di setiap perangkat daerah sekaligus mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Data yang tersedia diharapkan menjadi bahan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi deviasi capaian, mengevaluasi pelaksanaan program serta merumuskan langkah perbaikan secara cepat.

Wabup juga mengingatkan masih adanya sejumlah faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, seperti proses pengadaan barang dan jasa, kesiapan dokumen teknis, koordinasi lintas perangkat daerah, perizinan, hingga kendala administratif lainnya. Ia meminta setiap perangkat daerah segera mengidentifikasi akar persoalan serta mengambil langkah nyata untuk menyelesaikannya.

“Setiap perangkat daerah harus segera melakukan identifikasi terhadap akar permasalahan yang dihadapi. Saya minta langkah-langkah nyata dan terukur untuk mengatasi hambatan tersebut. Jika ada kendala yang membutuhkan koordinasi lintas sektor atau dukungan kebijakan, segera komunikasikan agar bisa diselesaikan bersama, jangan menunggu akhir tahun anggaran,” pintanya.

Menutup arahannya, Habib Idrus berharap seluruh program prioritas, kegiatan strategis, dan indikator pembangunan pada semester II 2026 dapat terlaksana sesuai target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi juga dari kualitas hasil pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Reporter : Faidillah Rajani
Editor : Ronny Lattar
Uploader : Suhendra