EVALUASI DAN PEMBINAAN BPKP 2026, KABUPATEN BANJAR TEGASKAN KOMITMEN
MARTAPURA – Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar bersama pejabat struktural menghadiri penyampaian hasil evaluasi SPIP Terintegrasi (SPIP-T) Tahun 2025 dan Usulan Pembinaan Tahun 2026 serta Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid, Selasa (24/2), bertempat di Aula Bauntung Lantai III Bappedalitbang Banjar ini diikuti seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto, dalam paparannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan memastikan mekanisme pengawasan dan evaluasi perencanaan serta penganggaran daerah berjalan efektif, terstruktur, dan selaras. Proses dimulai dari penyusunan surat tugas, penyampaian format asersi sektoral dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), hingga validasi data sebelum penandatanganan dokumen oleh pejabat berwenang.
Ia menegaskan bahwa konsistensi antara dokumen asersi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi kunci utama keberhasilan evaluasi. “Indikator, target, dan alokasi anggaran harus benar-benar berorientasi pada outcome dan selaras antar dokumen. Jangan sampai ada perbedaan data seperti tahun sebelumnya,” ujar Ayi. Draft asersi pemerintah daerah ditetapkan paling lambat 2 Maret untuk direviu bersama sebelum validasi akhir.
Mustika Murni selaku tim dari BPKP turut memaparkan hasil evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang menunjukkan sebagian besar pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam tata kelola. Secara nasional, hanya dua daerah yang mencapai level 3 penuh, yakni Surabaya dan Denpasar. Hal ini menjadi refleksi bahwa peningkatan kualitas pengendalian intern masih perlu diperkuat.
Menurutnya, sejumlah permasalahan yang ditemukan antara lain indikator yang masih berorientasi output, pengelolaan risiko yang belum optimal, serta rendahnya rata-rata penyerapan anggaran yang baru mencapai 85,31 persen. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya capaian program dan hasil pembangunan daerah.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung dinamis, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, mewakili Bupati Banjar menyatakan komitmen dukungan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Banjar terhadap pelaksanaan evaluasi perencanaan dan penganggaran Tahun 2026.
Ia juga menanyakan langkah konkret yang perlu segera dilakukan daerah agar tidak terjadi perbedaan hasil evaluasi serta bagaimana optimalisasi koordinasi dalam penyediaan data SIPD dan dokumen RPJMD terbaru.
Menjawab pertanyaan tersebut, Ayi menjelaskan bahwa komunikasi intensif antara tim evaluator dan pemerintah daerah menjadi kunci utama. Ia menekankan pentingnya penyediaan data terbaru, koordinasi operator SIPD, serta diskusi sebelum ekspos final agar perbaikan dapat dilakukan lebih dini. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, para kepala daerah atau perwakilan kabupaten/kota, Bappedalitbang/Bapperida, serta Inspektorat Daerah termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar.
Diharapkan melalui evaluasi dan pembinaan ini, kualitas perencanaan dan penganggaran Tahun 2026 semakin efektif, efisien, dan akuntabel demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.(Ione/Brigade Bappedalitbang)
Source:: BAPPEDA