POTENSI PERHUTANAN SOSIAL BANJAR MULAI DIPETAKAN SECARA TERPADU
MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bapperida Kabupaten Banjar melaksanakan Rapat Focus Group Discussion (FGD) bersama PT Orien Spasia Ecoscape terkait pengembangan Integrated Area Development (IAD) untuk mendukung program perhutanan sosial di Kabupaten Banjar. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (20/5/2026), di Aula Rapat Lantai II Bapperida Banjar dan menjadi langkah awal penyusunan arah pengembangan kawasan terpadu berbasis ekonomi masyarakat.
Acara dihadiri Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IK) Bapperida Kabupaten Banjar, Herlina Maulidah, Fungsional Perencana Muda, perwakilan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ekosda), perwakilan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) serta perwakilan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa program IAD diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelompok perhutanan sosial sebagai sasaran utama pengembangan wilayah. Pemerintah Kabupaten Banjar juga masih memerlukan berbagai masukan terkait penentuan lokasi prioritas IAD agar tetap selaras dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar. Forum ini sekaligus menjadi tahapan awal untuk menggali informasi, mengidentifikasi kebutuhan daerah, dan menyusun langkah strategis guna mendukung pengembangan perhutanan sosial secara operasional dan efisien.
Pembahasan juga menyoroti aspek kelembagaan, khususnya terkait pembentukan Pokja IAD Kabupaten Banjar yang saat ini masih dalam proses penandatanganan Surat Keputusan oleh Bupati. Struktur Pokja direncanakan melibatkan sejumlah perangkat daerah seperti Bapperida, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, hingga unsur kecamatan pada wilayah klaster pengembangan. Selain itu, unsur swasta, lembaga perbankan, dan lembaga nonpemerintah juga diusulkan terlibat sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan masyarakat.
Dalam diskusi, peserta rapat turut membahas pentingnya penyelarasan program IAD dengan dokumen perencanaan daerah dan program OPD terkait. Pengembangan IAD disebut telah mulai terakomodasi dalam RPJMD Kabupaten Banjar dan diharapkan dapat diturunkan lebih lanjut ke dalam Renstra OPD maupun RKPD tahunan. Master Plan IAD nantinya tidak hanya memuat arah kebijakan umum, tetapi juga rencana aksi yang jelas sebagai dasar penyusunan program dan penganggaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Pada aspek potensi wilayah, peserta rapat mengidentifikasi sejumlah komoditas unggulan yang berkembang di wilayah Sungai Pinang, Paramasan, dan sekitarnya, seperti kopi, madu, kakao, jahe, kunyit, padi ladang, kayu manis, kacang mete, hingga hasil hutan bukan kayu lainnya. Potensi tersebut dinilai cukup besar, namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM, minimnya modal usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan usaha, keterbatasan akses pasar, serta belum optimalnya kelembagaan kelompok masyarakat perhutanan sosial.
Selain penguatan kelembagaan kelompok masyarakat melalui pelatihan manajemen organisasi dan pengembangan usaha, forum juga membahas pentingnya dukungan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah, khususnya menuju Paramasan dan Angkipih. Di akhir pertemuan, seluruh peserta sepakat untuk melanjutkan tahapan pengumpulan data pendukung dari masing-masing OPD dan stakeholder terkait sebagai dasar penyusunan Master Plan IAD Kabupaten Banjar. Kajian tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman pengembangan perhutanan sosial yang terpadu, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Ione/Brigade Bapperida)
Source:: BAPPEDA