KEBUT PENYELARASAN RENCANA KERJA, PEMKAB BANJAR GELAR PEMBAHASAN TEKNIS RKPD 2027
MARTAPURA – Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bapperida melaksanakan Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pembahasan Teknis RKPD. Acara strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar, H. Yudi Andrea, pada Selasa (18/5/2026) siang, dan berlangsung di Aula Bauntung Bapperida Banjar.
Turut hadir mendampingi Sekda dalam rapat penting tersebut jajaran tim TAPD Kabupaten Banjar. Di antaranya adalah Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Banjar Rakhmat Dhany, Kepala Bapperida Hj Anna Rosida Santi, Kepala BPKPAD Nashrullah Shadiq, Kepala Inspektorat M Riza Dauly, Kabag Organisasi Santi Nurlaela, serta beberapa anggota tim teknis lainnya..
Dalam sambutannya, Sekda Banjar H. Yudi Andrea menyampaikan bahwa postur anggaran belanja rutin saat ini sudah berada pada batas maksimal dan tidak bisa dikurangi lagi, di mana porsinya bahkan telah dipotong sebesar sepuluh persen. Ia juga menyoroti adanya tantangan fiskal berupa kekurangan anggaran pada perencanaan tahun depan. Oleh karena itu, Yudi menekankan perlunya upaya ekstra untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun optimalisasi dana transfer.
Menyambung arahan tersebut, Kepala Bapperida Hj Anna Rosida Santi mengatakan bahwa pembahasan teknis ini merupakan tahap akhir dari penyusunan RKPD. Tim TAPD akan mengambil keputusan strategis terkait hasil rancangan tersebut, termasuk memastikan kelancaran eksekusi program untuk tahun 2027. Ia memaparkan bahwa program-program yang dibahas sangat komprehensif, meliputi penyaluran bantuan sosial, pengawalan program unggulan daerah, serta memastikan berjalannya program prioritas dan lanjutan yang akan dimulai pada 2027 mendatang.
Sementara itu, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, Mujahid, memaparkan rancangan akhir yang mengalokasikan pagu indikatif untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mencakup belanja rutin, program lanjutan, hibah, dan Pokir. Ia memproyeksikan bahwa PAD akan mengalami kenaikan sebesar 5,59% , sementara porsi dana transfer diasumsikan tetap meskipun ada potensi pengurangan dari Dana Desa dan DAK. Secara keseluruhan, total usulan yang masuk untuk diakomodasi mencapai 2.259 usulan , yang di dalamnya merangkum program kepala daerah dalam 13 Banjar , serta delapan proyek quick win yang disusun dari hasil analisis isu permasalahan di lapangan.
Dalam sesi diskusi yang berlangsung dinamis, tim TAPD memberikan berbagai masukan solutif untuk mengatasi permasalahan kekurangan anggaran yang tercatat. Beberapa alternatif penyelesaian yang digagas meliputi rasionalisasi atau pengurangan belanja rutin secara selektif, penambahan pendapatan daerah, hingga opsi penambahan SILPA. Di samping itu, tim juga mengevaluasi kendala teknis diantaranya masih ada bebebrapa anggota DPRD yang belum menyampaikan daftar prioritas Pokir , serta lambatnya penyampaian usulan hibah dari beberapa lembaga akibat kendala teknis, transisi kepemimpinan, dan prasyarat administrasi.
Diharapkan melalui rapat teknis TAPD ini, seluruh tahapan input Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dapat direalisasikan dengan lancar dan tepat waktu. Proses penginputan ini sendiri dibagi ke dalam dua gelombang, di mana tahap pertama yang dimulai pada 25 Mei difokuskan untuk belanja rutin. Selanjutnya, tahapan akan diteruskan ke tahap kedua untuk mengakomodasi Musrenbang prioritas satu, Pokir, usulan hibah dan bansos, serta berbagai program pembangunan lanjutan demi kemajuan Kabupaten Banjar.(Ione/Brigade Bapperida)
Source:: BAPPEDA