FGD IAD DORONG PERHUTANAN SOSIAL JADI MOTOR EKONOMI KABUPATEN BANJAR

MARTAPURA – Kabupaten Banjar mulai mematangkan konsep pembangunan kawasan terpadu berbasis perhutanan sosial melalui Focus Group Discussion (FGD) Integrated Area Development (IAD) yang digelar Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dan difasilitasi Pemerintah Kabupaten Banjar, Kamis (25/6/2026) siang di Aula Baiman Bapperida Banjar. Kegiatan dibuka secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. Yudi Andrea mewakili Bupati Banjar.

Dalam sambutan Bupati Banjar yang dibacakan Sekda H. Yudi Andrea disampaikan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan terpadu dan kolaboratif untuk mengelola sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Kabupaten Banjar dinilai memiliki potensi besar berupa kawasan hutan dan wilayah perdesaan yang menyimpan nilai ekologis sekaligus ekonomi untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

Bupati juga menegaskan bahwa pendekatan IAD berbasis perhutanan sosial menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui sinergi lintas sektor. Melalui perhutanan sosial, masyarakat di sekitar kawasan hutan diharapkan memperoleh peluang ekonomi baru melalui pengembangan usaha produktif, peningkatan kapasitas kelompok, pengolahan hasil hingga perluasan akses pasar.

Lebih lanjut disampaikan, Kabupaten Banjar telah memiliki berbagai kelompok perhutanan sosial dengan beragam komoditas yang potensial untuk dikembangkan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti penguatan kelembagaan kelompok, pengembangan rantai nilai produk, akses pembiayaan dan pasar hingga peningkatan kapasitas masyarakat. Karena itu, penyusunan masterplan IAD diharapkan mampu menyatukan program dan peran seluruh pihak sebagai pedoman pembangunan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) Kementerian Kehutanan Yusi Nadia menjelaskan bahwa Kabupaten Banjar menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Proyek KIBAR (Kemitraan Inovatif Berbasis Area). Menurutnya, IAD berbasis perhutanan sosial merupakan strategi percepatan pengelolaan perhutanan sosial melalui perencanaan terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Dukungan terhadap program ini juga diperkuat melalui berbagai regulasi yang mendorong pemerintah daerah memasukkan program perhutanan sosial ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Yusi menambahkan, dari sekitar 16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Indonesia, baru sekitar 10 persen yang telah mandiri, sementara sebagian besar masih membutuhkan pendampingan agar mampu naik kelas. Di Kabupaten Banjar sendiri terdapat 20 KUPS yang berpotensi dikembangkan melalui penguatan usaha, pendampingan, pembentukan klaster komoditas seperti hasil hutan bukan kayu, madu dan jasa lingkungan, serta pemanfaatan peluang investasi hijau termasuk perdagangan karbon.

Pada sesi berikutnya, tim konsultan Global Green Growth Institute (GGGI) bersama PT Orien Spasia Ecoscape memaparkan penyusunan masterplan dan rencana aksi IAD di Kabupaten Banjar. Diskusi berlangsung dinamis dengan sesi tanya jawab yang dipandu Kepala Bapperida Kabupaten Banjar Hj. Anna Rosida Santi. Kegiatan ini dihadiri unsur Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, sejumlah perangkat daerah Kabupaten Banjar, Balai Perhutanan Sosial Banjarbaru, KPH Kayu Tangi, para camat, Kelompok Perhutanan Sosial serta mitra pembangunan lainnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi lintas sektor untuk melahirkan masterplan IAD yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Banjar.(Ione/Brigade Bapperida)

Source:: BAPPEDA