BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANJAR FASILITASI DESK EVALUASI ANGGARAN 2025 DENGAN BPKP
MARTAPURA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar melalui Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, memfasilitasi kegiatan Desk Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran (TA) 2025. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (20/2/2025) di Aula Bauntung, Baiman, dan Batuah, lantai III Bappedalitbang Kabupaten Banjar.
Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang, Mujahid, menjelaskan bahwa kegiatan ini berkaitan dengan pelaksanaan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran TA 2025 pada sektor wajib seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan stunting, serta sektor pilihan yaitu UMKM. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
“Evaluasi ini penting sebagai upaya memastikan agar anggaran yang telah disusun tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan sektor yang menjadi prioritas daerah. Kami berharap hasil evaluasi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi anggaran yang direncanakan untuk tahun 2025,” ujar Mujahid.
Salah satu anggota tim BPKP, Fadilla, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melakukan konfirmasi terhadap belanja sub kegiatan yang telah disampaikan oleh Bappedalitbang yang terkait dengan sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan stunting. BPKP melakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode Internal Audit Capability Model (IACM).
“BPKP melakukan cross-check data yang telah diberikan oleh Bappedalitbang dan memverifikasi dengan menggunakan IACM. Terdapat beberapa belanja sub kegiatan yang tidak sesuai, hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian narasi kegiatan atau indikator yang digunakan,” ungkap Fadilla.
Fadilla juga menambahkan bahwa hari ini 3 (tiga) tim BPKP akan melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. “Konfirmasi ini penting agar kami bisa melanjutkan uji integritas jika data yang diberikan sudah valid,” jelasnya.
IACM, yang merupakan framework internasional, digunakan untuk menilai efektivitas pengawasan internal dalam pemerintahan dan sektor publik. Framework ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan berjalan sesuai dengan standar yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
Kegiatan yang dihadiri oleh 16 SKPD terkait ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk Tahun Anggaran 2025 agar lebih efektif dan tepat sasaran, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.(Ione/Brigade Bappedalitbang)
Source:: BAPPEDA