PEMDA BANJAR JALIN KESEPAKATAN DENGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Banyaknya aset daerah yang tidak terkelola dengan maksimal kadang membuat pemerintah daerah kewalahan dalam menanganinya,sehingga tidak jarang muncul dugaan bahwa pejabat daerah tersebut melakukan tindakan korupsi.
Itulah yang disampaikan Bupati Banjar Haji Pangeran Khairul Saleh pada saat penandatanganan MoU Penilaian Aset Daerah dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Hady Purnomo, Selasa, 01 Mei 2012 , di ruang kerja Bupati Banjar.