BAPPEDALITBANG BANJAR BAHAS PROGRAM PRIORITAS DAERAH DALAM RAPAT RKPD
MARTAPURA – Dalam upaya merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih terarah dan terukur, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Perubahan RKPD Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bauntung Bappedalitbang pada Jumat (11/4/2025) dan dipimpin langsung oleh Kepala Bappedalitbang, Nashrullah Shadiq.
Rapat strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Akhamad Zulyadaini, Kepala Inspektorat Daerah M. Riza Dauly, Kabag Hukum Setda Banjar Ahmad Rizal Putra, serta jajaran Bappedalitbang dan perwakilan SKPD yang tergabung dalam Tim Penyusun RKPD.
Dalam paparannya, Nashrullah mengungkapkan bahwa usulan kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten saat ini telah masuk dalam tahap verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Termasuk di dalamnya usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD serta hibah dan bantuan sosial (bansos) yang masih dalam proses verifikasi oleh perangkat daerah terkait.
“Penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mempertimbangkan penambahan sub-kegiatan yang mendukung Asta Cita hasil Rakortekrenbang, serta melanjutkan pelaksanaan 13 program prioritas Bupati,” jelas Nashrullah.
Beberapa program prioritas yang dimaksud di antaranya adalah pembangunan Rumah Sakit Tipe D, Stadion Mini Barakat, Sarana Voli Indoor, Plaza Gambut, serta pengembangan pusat pemerintahan baru. Selain itu, Nashrullah menekankan pentingnya perhatian terhadap kebijakan alokasi pokir DPRD dan kepatuhan terhadap larangan penganggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Akhamad Zulyadaini menyatakan bahwa perhatian terhadap program-program prioritas pusat juga menjadi kewajiban daerah. Menurutnya, kontribusi daerah dalam mendukung kebijakan nasional kini menjadi objek pengawasan ketat dari BPKP, BPK, maupun Inspektorat Jenderal.
“Setidaknya ada beberapa program yang memang menjadi bagian dari dukungan terhadap pemerintah pusat, yang telah kami masukkan dalam perubahan RKPD 2025 ini,” tegas Zulyadaini.
Senada dengan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan kelengkapan fasilitas penunjangnya, khususnya untuk Rumah Sakit Tipe D.
“Jangan sampai rumah sakit sudah berdiri megah, namun alat kesehatannya belum tersedia. Pembangunan sarana dan prasarana harus berjalan beriringan,” pesannya.
Rapat ini juga dirangkaikan dengan sesi diskusi interaktif guna menjaring masukan dari berbagai pihak terkait aspek teknis kebijakan RKPD Tahun 2026 serta teknis Perubahan RKPD Tahun 2025. Para peserta aktif memberikan pandangan dan usulan agar dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah ke depan.
Diharapkan, melalui rapat koordinasi ini, seluruh pemangku kepentingan dapat menyepakati substansi program dan kegiatan prioritas daerah, sekaligus merumuskan langkah strategis pendanaannya secara tepat dan berkelanjutan demi mewujudkan pembangunan Kabupaten Banjar yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.(Ione/Brigade Bappedalitbang)
Source:: BAPPEDA