BAPPEDALITBANG DORONG OPTIMALISASI PERAN KECAMATAN DALAM CEGAH STUNTING
MARTAPURA – Dalam upaya menurunkan angka stunting secara terarah dan terintegrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar melalui Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia (PPM) melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Kecamatan dalam rangka Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, yang berlangsung di Aula Baiman Bappedalitbang Banjar pada Senin (28/7/2025).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Bappedalitbang, Nasrullah Shadiq, didampingi oleh Kepala Bidang PPM, Fara Hayani. Dalam sambutannya, Nasrullah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan peran aktif pemerintah kecamatan dalam menyukseskan aksi konvergensi ini. Ia mengutip arahan Bupati Banjar saat Rembug Stunting sebelumnya: “Mengatasi stunting harus dikeroyok bersama, jangan saling menyalahkan. Semua pasti punya kekurangan, tapi masing-masing harus ambil peran sesuai tupoksi. Kolaborasi itu penting.”
Nasrullah juga menyoroti perubahan pendekatan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5.7/1685/Bangda, di mana tahapan aksi konvergensi kini dimulai dari tingkat kecamatan, bukan lagi dari kabupaten. “Komitmen dari semua unsur di kecamatan sangat dibutuhkan: dari kantor kecamatan, puskesmas, PLKB, desa hingga kelurahan,” ujarnya.
Sementara itu, Fara Hayani dalam paparannya menjelaskan teknis pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat kecamatan, termasuk pentingnya penunjukan operator, verifikator, dan approver yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Camat atas nama Bupati Banjar. Draft SK telah disiapkan oleh Bappedalitbang dan diharapkan bisa segera disesuaikan oleh masing-masing kecamatan.
Ia menambahkan bahwa pasca penetapan SK, setiap kecamatan wajib berkoordinasi dalam pemenuhan data indikator aksi konvergensi seperti data sasaran, cakupan layanan, dan data pendukung. “Penginputan data akan dilakukan setelah SK selesai dan data dari kecamatan sudah siap. Kami akan melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis secara intensif,” jelasnya.
Kasubbid Pembangunan Manusia yang turut hadir juga menyampaikan pentingnya keterlibatan lintas sektor seperti KUA, Korwil Pendidikan, dan BPP dalam proses analisis situasi. Ia menekankan bahwa meskipun operator utama hanya tiga, koordinasi antar lembaga harus tetap solid untuk memastikan kelengkapan dan validitas data.
Menariknya, mulai tahun 2026, setiap kecamatan akan mendapatkan alokasi anggaran untuk konsumsi dalam pelaksanaan rapat konvergensi sebanyak tiga kali. Selain itu, format kegiatan Rembug Stunting akan disesuaikan menjadi Pramusrenbang Tematik Stunting, sebagai bentuk penandaan dan integrasi dalam perencanaan dan penganggaran.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3P2KB, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Pertanian, para Camat, Koordinator Penyuluh KB dari 20 kecamatan, serta pimpinan dan staf bidang PPM Bappedalitbang Kabupaten Banjar.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dan mengambil langkah konkret dalam menekan angka stunting di Kabupaten Banjar. Dengan kerja bersama dan koordinasi yang solid, target penurunan stunting yang signifikan bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.(Ione/Brigade Bappedalitbang)
Source:: BAPPEDA