BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANJAR IKUTI RAKOR PENGENDALIAN INFLASI DAERAH, DORONG KOLABORASI PEMDA DAN PENGUATAN DATA STATISTIK
MARTAPURA – Bappedalitbang Kabupaten Banjar melalui Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ekosda) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (5/5/2025). Kegiatan ini diikuti secara daring oleh jajaran bidang Ekosda dari ruang kerjanya.
Rakor tersebut dibuka dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil pangan guna menjaga ketersediaan pasokan dan menstabilkan harga.
“Langkah ini penting agar produsen memperoleh harga yang layak dan daerah dengan kebutuhan tinggi bisa tersuplai dengan baik,” ujar Tomsi.
Selain itu, ia juga mengimbau Pemda untuk intens berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing daerah guna mengidentifikasi penyebab inflasi secara spesifik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pengendalian inflasi dilakukan secara tepat sasaran.
“Kami berharap masing-masing kepala daerah bisa bertanya kepada BPS-nya,” tegas Tomsi.
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi Tohir juga berdialog langsung dengan beberapa perwakilan Pemda terkait tingginya harga sejumlah komoditas di daerah mereka. Ia turut memberikan saran dan langkah konkret yang bisa ditempuh Pemda dalam mengatasi persoalan tersebut.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa inflasi bulan April 2025 terhadap Maret 2025 tercatat sebesar 1,17 persen. Sementara inflasi secara tahunan (April 2025 terhadap April 2024) mencapai 1,95 persen.
“Inflasi bulanan ini didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan inflasi tahunan dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau,” jelas Pudji.
Menanggapi hasil rakor, perwakilan Bappedalitbang Kabupaten Banjar dari Bidang Ekosda, Noor Asiah, menyampaikan bahwa keikutsertaan pihaknya dalam rakor ini sangat penting sebagai upaya koordinatif dan strategis dalam merespons fluktuasi harga di tingkat daerah.
“Rakor yang secara rutin dilaksanakan setiap awal minggu ini sangat penting sebagai forum komunikasi langsung antara pemerintah pusat dan daerah. Ini memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengantisipasi gejolak harga komoditas, serta membantu kami dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan berbasis data,” ujar Noor Asiah kepada Brigade.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto, serta sejumlah narasumber lainnya yang hadir secara virtual. Termasuk di antaranya perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, dan TNI.
Rakor juga diikuti oleh jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Forkopimda dan instansi terkait lainnya. Kehadiran Bappedalitbang Banjar mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung pengendalian inflasi nasional melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data.(Ione/Brigade Bappedalitbang)
Source:: BAPPEDA