Gelar Pertemuan Pelaku Usaha Bidang Kemetrologian, DKUMPP Luncurkan Dua Inovasi

On Sep 23, 2024

BANJARBARU,- Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar gelar Temu Konsumen dan Forum Konsultasi Publik, di Hotel Aeris Banjarbaru, Senin (23/9/2024) pagi.

Acara dibuka Bupati Banjar H Saidi Mansyur yang diwakili Staf Ahli Adminstrasi Umum Rakhmat Dhani. Dihadiri perwaklian Balai Standarisasi Metrologi Legal Regional III Kementerian Perdagangan RI, Direktur Perumda Pasar Bauntung Batuah M Rusdiansyah, pengelola SPBU, SPBE, perusahaan tambang dan sejumlah peserta baik dari pemerintahan maupun swasta.

Kepala DKUMPP Kabupaten Banjar I Gusti Made Suryawati menjelaskan, tujuan kegiatan sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha selaku pengguna jasa layanan tera dan tera ulang Unit Metrologi Legal DKUMPP Kabupaten Banjar.

“Melalui kegiatan ini juga menjaring saran dan masukan bagi peningkatan kegiatan layanan kemetrologian di masa yang akan datang,” ujar Made.

Dalam pertemuan juga dilakukan launching (peluncuran) dua inovasi DKUMPP yaitu “Tembang Desa” (Tera Timbangan ke desa-desa) dan “Pesan Si Sari” (Pelayanan dan Pengawasan Terintegrasi, Satu Hari Selesai).

“Sebelumnya inovasi kami “Gelang Anting Manis” telah mendapatkan juara 2 se Kabupaten Banjar dan 5 besar di Provinsi Kalsel, kemudian untuk inovasi yang hari ni kami luncurkan menyikapi pelayanan ke desa-desa tentang alat timbang yang masih belum tersentuh selama ini. Contoh seperti di Pasar Terapung Lok Baintan selama ini timbangan penjual belum tersentuh, dan pekan depan sudah mulai kami data,” ungkap Made.

Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhani menuturkan semangat tertib Kementerian Perdagangan RI selaras dengan visi Bupati Banjar.

“Konsep tertib ukur, dimana seluruh alat ukur dan timbang yang digunakan dalam semua lini kehidupan memiliki akurasi yang tinggi jiga merupakan perhatian kami di Kabupaten Banjar,” sebutnya.

Rakhmat Dhani berpesan momentum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya agar sinergi antara pemerintah daerah selaku pemberi layanan dan peserta selaku pengguna layanan semakin kuat. Selain itu forum konsultasi publik harus dimaknai sebagai media pembentukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.