KAJI PROGRAM KEMISKINAN, BAPPEDALITBANG BANJAR HADIR DALAM SEMINAR STRATEGIS BRIDA KALSEL
BANJARBARU – Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (PPI) kembali mewakili Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar dalam Seminar Proposal Kajian Program Pengentasan Kemiskinan. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan di Aula BRIDA Kalsel dan dihadiri oleh Dinas Sosial Provinsi serta perwakilan Dinas Sosial dan Bappedalitbang/Bapperida dari seluruh kabupaten/kota se-Kalsel.
Seminar dibuka secara resmi oleh Sekretaris BRIDA Kalsel, Hadi Safitri, yang menekankan urgensi pendekatan berbasis data dalam menangani persoalan kemiskinan. “Sinergi antara lembaga riset, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang kompleks dan terus berkembang,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Tim peneliti yang dipimpin oleh Herry Azhar Pradana, menyampaikan temuan awal dari kajian mereka yang memanfaatkan pendekatan mix method (gabungan kualitatif dan kuantitatif), serta menggunakan analisis SWOT, LQ & Shift Share, dan Logical Framework. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meski angka kemiskinan di Kalimantan Selatan berada di bawah rata-rata nasional, kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin justru meningkat, khususnya pascapandemi.
Fenomena lain yang mencuat adalah penurunan jumlah kelas menengah dibandingkan tahun 2021. Penduduk menuju kelas menengah mengalami peningkatan, menciptakan tantangan baru bagi kebijakan ekonomi dan sosial. Kajian ini berupaya mengidentifikasi karakteristik dan penyebab kemiskinan serta menilai efektivitas program yang telah berjalan.
Perencana Ahli Pertama dari Bappeda Provinsi Kalsel, Angga Priyadi, menyampaikan bahwa fokus kebijakan ke depan akan diarahkan pada pengurangan kemiskinan ekstrem. Ia menekankan pentingnya intervensi berbasis data terhadap faktor utama penentu garis kemiskinan seperti akses komoditas dan layanan dasar.
Senada dengan itu, Muhammad Andi Saputra dari Dinas Sosial Provinsi Kalsel menambahkan pentingnya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mendukung ketepatan sasaran program. Tantangan validasi dan real-time updating data disebutnya sebagai hambatan utama yang masih harus diatasi.
Kepala Bidang PPI Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nuri Ansyari, dalam hal ini menyampaikan bahwa partisipasi pada kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Bappedalitbang dalam menyelaraskan hasil riset dengan perencanaan pembangunan daerah. “Signifikansi penelitian ini terletak pada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif,” ungkapnya.
Ia menambahkan, “Penekanan pada pengembangan jaring pengaman sosial serta upaya menjaga stabilitas kelas menengah sangat penting. Temuan ini sangat relevan bagi kami dalam merancang kebijakan daerah yang adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat.”
“Melalui kolaborasi antarlembaga dan dukungan data yang kuat, diharapkan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan dapat lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak nyata” tuturnya.(Ione/Brigade Bappedalitbang)
Source:: BAPPEDA