Kalsel Unggul dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting, Bupati Banjar Dorong Kolaborasi Berkelanjutan
MARTAPURA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dengan pendekatan regional yang dibagi ke dalam beberapa gelombang di seluruh Indonesia. Kegiatan ini mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara hingga Papua.
Untuk regional Kalimantan, ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dilaksanakan di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026) malam.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berhasil meraih penghargaan Juara I pada kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Penghargaan tersebut diumumkan saat sesi talkshow sore hari sebelum acara puncak, di mana Gubernur Kalsel H Muhidin memaparkan capaian daerahnya.
Muhidin menyampaikan, keberhasilan penanganan stunting di Kalsel menunjukkan hasil yang cukup baik. Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan signifikan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.
“Dalam penanganan stunting di antaranya dilakukan dengan pemenuhan gizi bagi ibu hamil, menyusui, serta balita oleh kader PKK dan Posyandu melalui program bidan jemput bola untuk pendataan. Selain itu juga dilakukan pemberian vitamin dan imunisasi bagi calon pengantin melalui Dinas Kesehatan dan PMD,” ujar Muhidin.
Ia menambahkan, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program tersebut meliputi pemberian permodalan serta pelatihan UMKM bagi keluarga kurang mampu yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM, serta dukungan dari Dinas PUPR dan Perkim.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa kegiatan ini berawal dari diskusi internal Kemendagri mengenai peran kementerian sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah.
“Kita tidak menerapkan sistem otonomi penuh, melainkan semi otonomi. Ada sejumlah kewenangan pusat untuk mengendalikan daerah melalui Kemendagri, dan untuk kabupaten/kota diwakilkan kepada gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila gubernur dinilai tidak mampu menjalankan kewenangan tersebut dengan baik, maka kewenangan tersebut dapat ditarik kembali ke pemerintah pusat.
Menurut Tito, Kemendagri memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui motivasi dan dorongan agar kepala daerah mampu berprestasi dan menjalankan tugas secara optimal.
“Sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, metode terbaik adalah menciptakan iklim kompetitif yang sehat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banjar Saidi Mansyur menyampaikan bahwa ajang apresiasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
“Apresiasi seperti ini diharapkan mampu memotivasi semua pihak untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, serta seluruh kepala daerah se-Kalimantan.
Reporter : Akhmad Effendy
Editor : Ronny Lattar
Uploader : Suhendra
Source:: INFOPUBLIK