MELALUI RAKOR BAPPEDALITBANG PERKUAT TATA KELOLA DATA GEOSPASIAL
MARTAPURA – Progres signifikan ditorehkan Kabupaten Banjar dalam pengelolaan informasi geospasial. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Badan Informasi Geospasial, status Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Banjar meningkat tajam dari 1,68 (Terbangun) pada tahun 2024 menjadi 3,52 (Optimal) pada tahun 2025. Capaian ini menandai penguatan tata kelola data spasial yang semakin terintegrasi dan kolaboratif antar perangkat daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, saat membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Kabupaten Banjar, Rabu (4/3/2026) di Aula Baiman Bappedalitbang Banjar. Turut mendampingi Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Herlina Maulidah, kegiatan ini dihadiri penanggung jawab data spasial dan operator SKPD yang terlibat dalam pengelolaan geospasial.
Dalam sambutannya, Nashrullah menegaskan bahwa peningkatan status ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan hasil kerja keras bersama dalam memperkuat kualitas data, kelembagaan, serta kapasitas SDM pengelola. Ia menyampaikan bahwa data geospasial kini menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan, karena setiap program dan kegiatan ke depan dituntut berbasis lokasi dan titik koordinat yang jelas.
“Data yang akurat dan terstandar akan memudahkan kita mengambil keputusan yang tepat dan terukur,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Herlina Maulidah menjelaskan bahwa penyelenggaraan informasi geospasial di daerah kini mengacu pada regulasi terbaru, termasuk Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2026 serta Surat Edaran Bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan BIG.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara produsen data di SKPD, pembina data (BIG), serta wali data yang dikoordinasikan melalui Dinas Kominfo. Menurutnya, integrasi data spasial dalam format SHP ke dalam dokumen perencanaan akan meningkatkan presisi kebijakan pembangunan.
Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Pengelola Geospasial Bappedalitbang, Rezza, mengingatkan bahwa masih terdapat data yang belum dilengkapi atribut sesuai standar Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI), keterbatasan perangkat keras di beberapa SKPD, serta belum optimalnya koordinasi verifikasi dan pembaruan data. Ia juga meminta agar setiap SKPD menunjuk operator yang konsisten dan memastikan ketersediaan sarana pendukung agar proses pemutakhiran data berjalan berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini membahas tiga agenda utama sekaligus, yakni tindak lanjut surat edaran bersama terkait penyelenggaraan informasi geospasial, progres pengembangan geoportal Kabupaten Banjar, serta laporan hasil evaluasi simpul jaringan.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan, termasuk perlunya penyusunan SOP pengelolaan data, pembaruan SK Forum Satu Data, serta inisiasi kerja sama tertulis antarlembaga untuk memperkuat kelembagaan.
Dengan capaian status optimal tersebut, Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya menjadi daerah yang unggul dalam tata kelola data berbasis spasial. Diharapkan, ke depan geoportal tidak hanya menjadi etalase data, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang lebih transparan, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.(Ione/Brigade Bappedalitbang)
Source:: BAPPEDA