Pemkab Banjar Perkuat PUG untuk Wujudkan Pembangunan Berkeadilan
MARTAPURA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) bukan semata-mata persoalan perempuan maupun program yang berdiri sendiri, melainkan strategi pembangunan untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan, akses, manfaat, serta partisipasi yang adil dan setara.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Focal Point Pengarusutamaan Gender di Aula Baiman Bapperida Kabupaten Banjar, Rabu (14/10/2026) pagi.
Yudi mengatakan, perspektif gender perlu diintegrasikan ke seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah.
“Oleh karena itu, perspektif gender perlu diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan Focal Point PUG sangat penting sebagai penggerak sekaligus penghubung pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing perangkat daerah. Perannya tidak hanya sebatas menjalankan tugas administratif, tetapi juga memastikan perspektif gender diperhatikan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.
Yudi berharap, para Focal Point mampu menjadi motor penguatan PUG di Kabupaten Banjar. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai konsep dan analisis gender, data terpilah, perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan PUG.
“Saya berharap Focal Point dapat menjadi motor penguatan PUG di Kabupaten Banjar,” harapnya.
Menurutnya, salah satu tantangan dalam pelaksanaan PUG adalah memastikan kebijakan yang telah disusun dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan gender. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga intervensi pemerintah daerah lebih tepat sasaran.
“Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat yang nyata, sehingga intervensi pemerintah daerah dapat lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, Widya Wiri Utami, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan strategi PUG.
Selain itu, bimtek diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Focal Point dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.
Widya menjelaskan, sebagian peserta merupakan kepala subbagian perencanaan yang memiliki peran penting dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan program di perangkat daerah masing-masing.
“Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah, mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Banjar yang lebih inklusif, adil, dan berkesetaraan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti 50 peserta dan dihadiri perwakilan Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang PMKPM dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI. Adapun narasumber berasal dari Inspektorat dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.
Reporter: Akhmad Effendy
Editor: Ronny Lattar
Uploader: Suhendra