RAPAT INTERNAL BAPPEDALITBANG BANJAR BAHAS STRATEGI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
MARTAPURA – Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi internal pada Senin pagi, 14 April 2025. Bertempat di Aula Bauntung, rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bappedalitbang, Nashrullah Shadiq, dan dihadiri oleh jajaran internal Bappedalitbang, termasuk sekretaris, pejabat fungsional perencana, kepala bidang, kasubbid, kasubbag, dan staf teknis lainnya.
Rapat ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, Renstra Perangkat Daerah, serta RKPD 2026 dan perubahan RKPD 2025. Agenda utama rapat mencakup pembahasan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (PD), pembagian pagu indikatif tahun 2026, serta kebijakan teknis verifikasi usulan perubahan RKPD 2025.
Dalam arahannya, Nashrullah Shadiq menegaskan pentingnya forum SKPD untuk memperkuat penyusunan dokumen perencanaan strategis. “Forum ini bukan hanya forum formalitas. Kita harus mampu merumuskan target yang jelas dan terukur dalam mayor project. Penajaman program prioritas harus berlandaskan kondisi existing dan sasaran yang ingin kita capai dalam RPJMD,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penyusunan RPJMD saat ini menghadapi tantangan baru, khususnya dalam hal penginputan Ranwal RPJMD ke dalam SIPD-RI, yang kini mensyaratkan ketersediaan data e-Walidata. Selain itu, adanya perubahan sistematika dalam Inmendagri No. 2 Tahun 2025 membuat penyusunan indikator dan target semakin kompleks karena tidak semua indikator tujuan dan sasaran termuat dalam IKU dan IKD.
Kepala Bidang PPE, Mujahid, turut memaparkan berbagai hal teknis yang harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah. Ia menjelaskan bahwa penginputan Renstra pada SIPD-RI saat ini masih terkendala karena belum tersedia outcome program yang menjadi syarat utama. “Tanpa outcome, indikator program tidak bisa diinput. Maka kita perlu segera melengkapi bagian ini agar tidak menjadi hambatan dalam tahapan berikutnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mujahid juga menyinggung pentingnya pemetaan program terhadap sasaran (tagging sasaran), serta strategi penyesuaian indikator makro daerah, seperti kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi dan indeks pengelolaan keuangan daerah, yang belum masuk ke dalam IKU maupun IKD.
Sesi diskusi berlangsung dinamis. Para peserta menyampaikan masukan serta kendala teknis di lapangan, khususnya terkait penginputan SIPD, penyesuaian pagu anggaran, serta rencana tindak lanjut dari Rakortekrenbang.
Rapat ini menjadi tonggak penting dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lebih tajam, terukur, dan sesuai dengan kapasitas serta potensi daerah. Diharapkan, hasil forum perangkat daerah yang akan datang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penyempurnaan dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Banjar.(Ione/Brigade Bappedalitbang)
Source:: BAPPEDA