RAPAT KOORDINASI TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH
Martapura 24-03-2014, Selepas apel pagi yang diadakan setiap hari Senin seluruh Assiten Sekda serta kepala SKPD, para Direkrur BUMD dan BLUD Rumah Sakit berkumpul dalam rangka menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin langsung Sekda Banjar Ir. H. Nasrun Syah, MP, dalam pengantarnya mengatakan, bahwa pentingnya transparansi pengelolaan anggaran daerah dalam rangka menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Kabupaten Banjar akan direalese ke media online/internet agar dapat diketahui oleh para stakeholder dan masyarakat luas.
Salah satu bentuk tanggungjawab pengembangan keuangan daerah dapat diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas. Dengan kemajuan teknologi dan informasi (information technology/IT) yang demikian pesat serta potensi pemanfaatan secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan tetap mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentu harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah, serta didasarkan atas performance-based budgeting. Pengelolaan keuangan daerah yang baik ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi lebih baik.
Dalam hal ini, yang paling pokok dari pertanggungjawaban keuangan adalah sebagai upaya konkret dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam mengalokasikan anggaran daerah agar efektif, efisien dana bertanggungjawab sehingga hasilnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berkualitas juga merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Untuk itu, menjadi tugas semua pihak terkait untuk melaksanakan upaya menyeluruh memperbaiki kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam konteks ini, implementasi standar akuntansi pemerintah sesungguhnya merupakan tantangan besar yang membutuhkan persiapan matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusianya. Pada era reformasi dan desentralisasi sekarang ini, good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah telah menjadi isu sentral yang menjadi sorotan dari berbagai pihak.Kebebasan politik telah mendorong media massa dengan bebas membeberkan berbagai kasus dan peristiwa yang menyangkut keuanganpemerintah yang sebelumnya hampir tidak tersentuh oleh mata dan telinga publik.
Sejalan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi digital pada masyarakat, hampir semua instansi pemerintah telah memiliki halaman web sendiri. Melalui website ini, instansi pemerintah telah dapat menyajikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan perencanaan pembangunan, struktur organisasi tata kerja, pelayanan publik, peraturan website yang diteliti yang mempublikasikan laporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. (rz-hp.kominfo)