ORMAS BPK SEBAIKNYA TATA ULANG ORGANISASI
Keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) Barisan Permadam Kebakaran (BPK) yang ada saat ini sebaiknya menata kembali keorganisasiannya. Sebab sejak awal dinilai membina ormas BPK terbilang mahal seperti dimulainya menghidupkan mesin maupun memanaskan mesin pompa yang memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit.
Pernyataan ini dikemukakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar, Syahda Mariadi, saat menutup pertemuan barisan pemadam kebakaran se kota Martapura dan sekitarnya, Rabu siang (30/03) di aula Bersama Badang Kesbangpol Martapura.
Penutupan pertemuan setelah masing-masing narasumber menyampaikan pemaparannya, antara lain H.A. Syarwani S.Hut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penggulangan Bencaa Daerah Banjar. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) AKP Novi Adi Wibowo, ,S.Ik tentang Perlunya Tertib BerlaluLintas dan Menjaga Bersama Dalam BPK Melaksanakan Tugas dan dari Dinas Sosial Kabupaten Banjar diwakili A. Fakhrurozi, S.Sos dengan tema Prosedur dan Persyaratan Mengumpul Dana dari Masyarakat dan informasi tambahan sosialisasi tentang BPJS Ketenaga Kerjaan oleh Kepala Cabang Banjarmasin, Ramadhan Sayo Harahap.
Syahda juga kembali mengingatkan kepada semua anggota BPK yang hadir setidaknya saling bertukar pengalanan ataupun informasi. Akhir-akhir ini masyarakat mendapatkan kunjungan dari anggota BPK ke rumah-rumah penduduk untuk mendapatkan simpati untuk meminta sumbangan suka rela. Persoalan ini sah sah saja tanpa paksaan, tetapi pihaknya memikirkan agar mencari sumber-sumber pendaan harus seuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu juga dalam melaksanakn tugas kemanusiaan betul-betul efektif jadi perlu ada Stadard Operasional Prosedure (SOP).
Oleh sebab itu Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Ekonomi, Agama dan Kemasyarakatan Slamat Rianto, S.Sos ketika membuka pertemuan pagi Rabu itu menyatakan, dalam melaksanakan tugas kemanusiaan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) hendaknya menjaga keselamatan anggotanya sendiri dan masyarakat di jalan.
Upaya pengumpulan dana baik sumbangaan dari masyarakat maupun donatur lainnya tidak melanggar aturan serta perlunya pengaturan mekanismenya. Semua ini agar upaya pengumpulan dana itu berjalan dengan baik dan lancar serta mudah pengawasannya bahkan pertanggungjawabannya terbuka.
Pertemuan dimaksudkan untuk mencari solusi supaya BPK mengumpulkan penggalangan dana untuk operasional dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perudang-undangan. Kesempatan itu Ormas BPK yang hadir sebanyak 60 BPK yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Selesai pertemuan pihak BPK juga minta waktu untuk sedikit membicarakan keberadaan organisasi yang selama ini menjadi induk semua BPK-BPK Buser 69. Apakah organisasi Buser 69 yang sebentar lagi kepengurusannya berakhir diteruskan atau berhenti. Kalau diteruskan mungkin perlu dipilih siapa-siapa yang bersedia. Buser 69 sendiri merupakan  kepanjangan Bumi Selamat Resque.(Kesbangpol)
Source:: KESBANGPOL