PEMKAB BANJAR DUKUNG PENGUATAN UMKM DAN KOPERASI

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kementerian UMKM Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Bidang Koperasi dan UMKM di Novotel Banjarbaru pada hari Kamis, (07/05/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan guna menyelaraskan arah kebijakan serta prioritas pembangunan sektor koperasi dan UMKM di Kalimantan Selatan. Bapperida Kabupaten Banjar turut hadir melalui Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dihadiri langsung Kepala Bidang Ekosda, Dedi Nurmadi, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan di daerah.

Rakor yang merupakan bagian dari Rakor Teknis Dinas Koperasi dan UKM tersebut mengangkat tema “Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM dalam Mendukung Program Strategis Nasional di bidang Koperasi Merah Putih dan UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan”. Forum ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM yang berdaya saing.

Dalam pemaparannya, Kementerian Koperasi menjelaskan bahwa Program Strategis Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pusat. Untuk itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mengatasi berbagai kendala seperti pengadaan lahan dan kondisi topografi Kalimantan Selatan yang didominasi wilayah rawa. Dukungan lintas sektor dinilai menjadi faktor penting agar implementasi program dapat berjalan optimal di daerah.

Sementara itu, Kementerian UMKM menegaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena mendominasi struktur usaha di Indonesia sekaligus menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Di Kalimantan Selatan, sektor usaha mikro masih menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Oleh sebab itu, arah pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 difokuskan pada peningkatan produktivitas UMKM, penguatan legalitas usaha, digitalisasi pemasaran, perluasan akses pembiayaan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha.

Rakor juga menyoroti berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi pelaku UMKM, mulai dari rendahnya produktivitas usaha, terbatasnya akses kredit perbankan, hingga masih banyaknya usaha mikro yang belum memiliki legalitas maupun sertifikasi usaha.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, pemerintah memperkenalkan berbagai program fasilitasi, di antaranya digitalisasi pemasaran melalui platform “Juragan UMKM”, peningkatan kapasitas usaha mikro, hingga keterlibatan UMKM dalam rantai pasok nasional agar mampu meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar.

Selain itu, Kementerian UMKM turut memperkenalkan implementasi Kartu Usaha Produktif dan Afirmatif yang dirancang untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin rentan, calon tenaga kerja, hingga calon pengusaha baru. Program tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus memperluas peluang usaha bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapperida Kabupaten Banjar, Dedi Nurmadi, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam memperkuat sektor koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.

Ia berharap hasil Rakor dapat menjadi dasar dalam penyusunan program yang lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar UMKM di Kabupaten Banjar mampu berkembang, naik kelas, serta memiliki daya saing yang lebih baik di tingkat regional maupun nasional.(Ione/Brigade Bapperida)

Source:: BAPPEDA