THP Dukung Humas Kementerian Jawab Tantangan Komunikasi Publik

By admin

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Suprawoto mengatakanTenaga Humas Pemerintah (THP) tidak lama lagi akan ditempatkan di kementerian untuk mendukung fungsi kehumasan kementerian menjawab tantangan komunikasi publik. “Terutama dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9/2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dan juga untuk menjawab tantangan dinamika opini publik yang kini makin berat,” kata Suprawoto saat membuka Sosialisasi Penempatan Tenaga Humas Pemerintah di Kementerian Kabinet Kerja Tahun 2016 di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Kamis (7/1).

Kebijakan itu menurut Suprawoto ditujukan untuk beradaptasi dengan pesatnya perekembangan teknologi industri informasi dan komunikasi yang sudah makin berkembang dibanding media mainstream. “Kini media sosial harus diantisipasi para humas pemerintah. “Inisiatif perekrutan THP merupakan terobosan kebijakan dari Pemerintah, dalam hal Kemeterian Kominfo dan Menpan RB.  Inisiatif yang positif ini juga tuk menjawab tantangan yang demikian berat dalam memenangkan informasi dan komunikasi yang begitu cepat saat ini,” tuturnya.

Menurut Suprawoto, pendekatan dalam public relations  saat ini tidak cukup hanya terampil dalam menulis dan bicara tetapi juga dituntut mampu  menguasai yang terkait dengan media sosial dan pekerjaan lain. Ia mengatakan selama 24 jam informasi bergerak dengan cepat di media sosial. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa lagi melakukan pendekatan dengan cara-cara yang lama. “Perlu menyesuaikan dengan dinamika Teknologi informasi yang berkembang saat ini. Waktu kerja media tidak sebagaimana kita lakukan seperti sekarang. Tapi waktu pekerja media sosial 24 jam penuh,” katanya.

Begitu juga harus diakui di era keterbukaan komunikasi publik, lembaga pemerintah dituntut publik untuk melayani dan menyediakan informasi dan pada saat bersamaan menjaga citra lembaga. “Dua aktifitas itu membutuhkan penanganan serius karena bermuara keduanya muncul terhadap kepercayaan masyarakat,” tandasnya.

Belum lagi kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang setiap saat perlu dikomunikasikan  kepada publik. Belum lagi, Menteri dan Dirjen yang melaksanakan Program Prioritas Kementerian juga perlu dikomunikasikan kepada publilk. “Tentunya itu semua memerlukan pendekatan kolaboratif dan sinergi agar fungsi dan praktik kehumasan pemerintah lebih optimal,” katanya.

Ia berharap terobosan kemkominfo bersama Menpan RB merekruit THP dari Non PNS dan PNS ini para kementerian yang akan ditempatkan dua THP ini dapat  mendorong sinergi komunikasi publik pemerintah. “Jangan sampai program yang sudah kita inisiatifkan bersama terkendala di tengah jalan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan masukan bapak dan ibu sangat dibutuhkan,” pungkasnya. (YDR)

Source:: DISHUBKOMINFO